Ijazah Sudah di Tangan, Kerja Masih Jadi Tanda Tanya: 1,01 Juta Sarjana Menganggur

SURABAYA – Gelar sarjana ternyata belum otomatis menjadi tiket menuju dunia kerja. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan mengungkap sekitar 1,01 juta lulusan sarjana di Indonesia masih menganggur. Data tersebut disampaikan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (12/11/2026).

Angka tersebut menjadi perhatian karena berada di tengah jumlah pengangguran terbuka nasional yang mencapai sekitar 7,28 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen. Dalam paparannya, Fauzan menyebut lulusan sarjana yang menganggur mencapai sekitar 1,01 juta orang atau 9,01 persen berdasarkan data yang ia sampaikan dari BPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak hanya dihadapi mereka yang berpendidikan rendah, tetapi juga lulusan perguruan tinggi.

Menurut Fauzan, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi individu lulusan. Perguruan tinggi juga perlu mengevaluasi sejauh mana pendidikan yang diberikan sesuai dengan perubahan kebutuhan dunia kerja. Ia menyoroti tiga persoalan pendidikan tinggi, yakni mutu, akses, dan terutama relevansi. Dunia kerja berubah semakin cepat, sementara sistem pendidikan perlu ikut beradaptasi agar kompetensi lulusan tidak tertinggal dari kebutuhan industri dan masyarakat.

Karena itu, pemerintah mendorong perguruan tinggi memperkuat kerja sama dengan kampus lain, pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri. Salah satu gagasan yang didorong adalah pembentukan konsorsium antarkampus untuk menggabungkan keahlian, riset, teknologi, serta pengembangan kurikulum. Angka 1,01 juta sarjana menganggur akhirnya menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup hanya diukur dari jumlah lulusan, tetapi juga dari kemampuan mereka beradaptasi dan terserap dalam dunia kerja yang terus berubah.

---

Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/ijazah-sudah-di-tangan-kerja-masih-jadi-tanda-tanya-101-juta-sarjana-menganggur

Dari Meja Desa ke Sistem Digital, Cara Baru Mengelola Pemerintahan Desa

Mengelola pemerintahan desa bukan hanya soal pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana berbagai informasi dan kegiatan dapat dikelola dengan lebih tertata. Di tengah kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, desa membutuhkan solusi digital yang mampu membantu perangkat desa bekerja lebih praktis. Merpati Si Kades hadir sebagai salah satu pilihan aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan berbagai kebutuhan pemerintahan desa dalam satu sistem.

Kehadiran Merpati Si Kades dapat menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi di lingkungan pemerintahan desa. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pengelolaan informasi dan aktivitas pemerintahan dapat dilakukan secara lebih terorganisir sehingga perangkat desa tidak harus bergantung sepenuhnya pada proses manual. Hal ini juga dapat membantu menciptakan alur kerja yang lebih rapi dan mudah dipantau.

Bagi masyarakat, digitalisasi pemerintahan desa bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat mendukung pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, pemanfaatan aplikasi seperti Merpati Si Kades dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu desa beradaptasi dengan kebutuhan pelayanan publik di era digital.

Pada akhirnya, desa yang semakin modern tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola pelayanan dan informasi. Merpati Si Kades menawarkan pendekatan digital yang dapat membantu perangkat desa menjalankan aktivitas pemerintahan secara lebih praktis dan terarah. Jika dimanfaatkan dengan baik, digitalisasi seperti ini dapat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun tata kelola desa yang lebih modern.

---

Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/dari-meja-desa-ke-sistem-digital-cara-baru-mengelola-pemerintahan-desa

99 Ribu Laporan Penipuan dari Jatim! Surabaya-Sidoarjo Jadi ‘Ladang Empuk’ Scam Digital

SURABAYA – Warga Jawa Timur diminta semakin waspada saat bertransaksi di ruang digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 99.347 laporan penipuan keuangan yang berasal dari Jawa Timur melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Angka tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi ketiga nasional setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Yang membuat angka ini semakin mencolok, laporan terbanyak berasal dari kawasan perkotaan. Surabaya tercatat sebanyak 21.051 laporan, disusul Sidoarjo 10.068 laporan dan Kota Malang 6.429 laporan. Data tersebut disampaikan Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran dalam Media Briefing KSSK Jawa Timur di Surabaya, Rabu (11/11/2026). Namun, angka tersebut merupakan jumlah laporan yang masuk melalui IASC, sehingga tidak tepat jika seluruhnya disebut sebagai jumlah warga yang telah dipastikan menjadi korban.

Modus penipuannya pun semakin dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. OJK menyebut laporan didominasi penipuan jual beli atau belanja daring, panggilan telepon palsu yang mengatasnamakan pihak tertentu, serta penipuan investasi. Artinya, jebakan tidak selalu datang dalam bentuk tawaran yang terlihat mencurigakan. Pesan, telepon, atau transaksi yang tampak biasa pun bisa menjadi pintu masuk bagi pelaku untuk mengambil keuntungan dari korban.

OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), perbankan, dan penyelenggara sistem pembayaran terus mengoptimalkan IASC untuk mempercepat penelusuran dan pemblokiran rekening yang terkait penipuan. Secara nasional, hingga 28 Oktober 2026 IASC telah menerima 737.686 laporan, dengan 1.471.112 rekening dilaporkan dan 743.589 rekening diblokir. Dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp967,5 miliar, sementara Rp208,9 miliar telah dikembalikan kepada korban. Masyarakat yang menjadi korban penipuan diimbau segera melapor melalui kanal resmi IASC agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

---

Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/99-ribu-laporan-penipuan-dari-jatim-surabaya-sidoarjo-jadi-ladang-empuk-scam-digital

Kursi Wapres Mendadak Kosong MPR Mulai Sibuk Cari Pengganti Gibran : Babak Baru Politik Dimulai!

JAKARTA – Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kini menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut menyatakan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri, tanpa mencantumkan alasan khusus. Dengan keputusan tersebut, posisi orang nomor dua di Indonesia resmi mengalami kekosongan.

Belum juga suasana politik benar-benar tenang, MPR langsung bergerak. Rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah langkah penting, mulai dari menentukan jadwal sidang paripurna hingga menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Menariknya, publik kini mulai bertanya-tanya: siapa yang bakal mendapat tiket menuju kursi Wapres? Namun, sampai saat ini belum ada nama yang secara resmi ditetapkan sebagai calon. Sesuai mekanisme konstitusi, Presiden akan mengajukan dua nama kepada MPR, kemudian MPR memilih satu calon dalam sidang. Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama tersebut.

MPR sendiri memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden. Pimpinan MPR bahkan telah membicarakan kemungkinan percepatan sidang paripurna pada rentang 23 November hingga 4 Desember 2026. Jadi, untuk sementara publik masih harus menunggu: kursi Wapres memang kosong, tetapi daftar kandidatnya belum juga muncul. Politik pun kembali memasuki babak baru—kursinya sudah tersedia, tinggal menunggu siapa yang akhirnya duduk di sana.

---

Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/kursi-wapres-mendadak-kosong-mpr-mulai-sibuk-cari-pengganti-gibran-babak-baru-politik-dimulai

Kursi Wapres Baru Kosong, Nama Puan Sudah Nongol: Politik Memang Tak Kenal Kursi Sepi

JAKARTA – Kursi Wakil Presiden RI belum lama mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri, tetapi bursa nama penggantinya sudah mulai ramai. Salah satu nama yang ikut mencuat adalah Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan. Namun, sampai Jumat (13/11/2026), belum ada keputusan resmi yang menetapkan Puan sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Nama Puan menjadi perhatian karena memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan parlemen. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta kini memimpin DPR RI. Meski demikian, kemunculan namanya masih berada pada tahap pembicaraan dan spekulasi politik, bukan pencalonan resmi. Bahkan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, mengatakan belum ada pembahasan khusus di internal partai maupun fraksi mengenai Puan sebagai pengganti Gibran.

Yang menarik, Bambang justru menegaskan bahwa kunci proses tersebut berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan mekanisme konstitusi, MPR nantinya memilih Wakil Presiden dari dua nama yang diajukan Presiden. Artinya, seberapa ramai pun nama Puan dibicarakan di ruang publik, peluang tersebut belum berarti apa-apa apabila namanya tidak masuk dalam dua nama yang secara resmi diajukan Presiden kepada MPR.

MPR sendiri telah menyiapkan langkah untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Rapat gabungan dijadwalkan membahas agenda sidang paripurna, permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon, verifikasi berkas, serta pembentukan tim ad hoc. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan proses pemilihan Wakil Presiden. Jadi, untuk saat ini nama Puan masih sebatas salah satu kandidat yang mencuat—sementara keputusan sebenarnya masih menunggu langkah Presiden Prabowo. Kursinya memang kosong, tetapi siapa yang duduk di sana belum ditentukan.

---

Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/kursi-wapres-baru-kosong-nama-puan-sudah-nongol-politik-memang-tak-kenal-kursi-sepi

19 Juta Lapangan Kerja Belum Tuntas, Gibran Malah Ikut Jadi “Pengangguran”?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026). Kabar ini muncul di tengah tekanan politik di DPR terkait wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.

Yang membuat publik kembali menyoroti Gibran bukan hanya soal kursi Wapres yang ditinggalkan, tetapi juga janji politik yang pernah digaungkan saat Pilpres 2024. Salah satunya adalah target menciptakan 19 juta lapangan kerja. Janji tersebut tentu masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat, terutama ketika persoalan pengangguran belum sepenuhnya selesai.

Ironinya, ketika target 19 juta lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah, kabar pengunduran diri Gibran justru memunculkan sindiran di tengah masyarakat: jangan-jangan sebelum membuka 19 juta lapangan kerja, malah ikut masuk daftar orang yang sedang mencari pekerjaan. Tentu kalimat tersebut merupakan sindiran, bukan pernyataan bahwa Gibran benar-benar berstatus sebagai pengangguran.

Di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan tetap jauh lebih besar daripada sekadar pergantian atau pengunduran diri seorang pejabat. Data BPS yang dikutip dalam pemberitaan terbaru menunjukkan masih ada jutaan masyarakat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan. Karena itu, janji penciptaan lapangan kerja tetap layak ditagih, siapa pun yang nantinya menjalankan pemerintahan.

Gibran boleh saja meninggalkan kursi Wakil Presiden jika proses pengunduran dirinya telah mendapatkan keputusan sesuai mekanisme konstitusional. Namun, janji 19 juta lapangan kerja tidak seharusnya ikut meninggalkan rakyat. Sebab bagi pencari kerja, yang dibutuhkan bukan sekadar angka dalam debat politik, melainkan pekerjaan nyata, penghasilan nyata, dan kesempatan nyata untuk hidup lebih baik.

Pada akhirnya, kursi politik bisa berganti, jabatan bisa berakhir, dan peta kekuasaan bisa berubah. Tetapi bagi masyarakat yang setiap hari mengirim lamaran kerja, satu pertanyaan sederhana masih tersisa: 19 juta lapangan kerja itu kapan benar-benar terlihat?

---

Sumber: https://unggulan.bwihost.com/berita/19-juta-lapangan-kerja-belum-tuntas-gibran-malah-ikut-jadi-pengangguran